Pro kontra seputar pembahasan Rancangan Undang-undang Pornografi (RUUP) selama dua tahun terakhir kembali memanas. Berbagai aksi penolakan digelar di banyak daerah. Hal ini menjadi bukti bahwa RUUP tersebut memang bermasalah. Berkaitan dengan penolakan terhadap RUUP itu, Forum Yogyakarta untuk Keberagaman kembali menggelar aksi damai menolak RUUP di halaman depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta, Kamis (23/10).
Hadroh, sholawat, aksi teatrikal, lantuna tembang religi dan macapatan merupakan rangkaian acara dalam aksi menolak RUUP di Yogyakarta. Aksi penolakan ini memberitahukan kepada publik bahwa Forum Yogyakarta untuk Keberagaman bukanlah sekelompok orang atau lembaga yang tidak bermoral. Menolak RUUP berarti mendudukkan persoalan pada tempatnya, memanusiakan manusia, dan memahami praktek beriman dan beragama.
Dalam aksi tersebut dibacakan pula pernyataan sikap bersama Forum Yogyakarta untuk Keberagaman perihal penolakan terhadap RUUP. Selain itu Forum Yogyakarta untuk Keberagaman juga mengajukan protes terhadap sikap rasis yang ditunjukkan oleh Ketua Tim Panitia Kerja RUUP, Balkan Kaplale, kepada salah satu peserta uji publik RUUP di Yogyakarta, 13 Oktober 2008.
Pada saat itu juga berlangsung aksi mendukung segera disahkannya RUUP yang dilakukan oleh Mahasiswa Jogjakarta Dukung RUU Pornografi yang terdiri dari beberapa elemen gerakan mahasiswa, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pelajar Islam Indonesia (PII).
“Undang-undang Pornografi mutlak diperlukan untuk mengatur hukum kasus-kasus pornografi serta adanya kejelasan perangkat hukum yang menindaknya. Kami juga tidak melihat adanya satu pasal pun dalam RUUP yang mengancam keutuhan NKRI. Hal-hal yang terkait dengan budaya dan adat istiadat masyarakat atau suku tertentu di Indonesia tetap diperbolehkan dan dilindungi,” ujar Maringan Wahyudianto selaku Koordinator Umum aksi mendukung RUUP.
Desi
