Banyak kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada perempuan. Perlakuan diskriminatif, kekerasan, dan pelecehan seksual sering dialami perempuan. PKBI DIY, melakukan Workshop Kebijakan Pro Perempuan bagi Kepala Desa se-DIY untuk mendorong munculnya kebijakan desa pro perempuan, pekan lalu.
Menurut Supri Cahyono, Pelaksana Daerah PKBI DIY, saat ini PKBI memulai program penjangkauan komunitas desa dengan sasaran remaja desa dan pasangan usia subur (PUS) di 30 desa se Propinsi DIY. Kegiatan yang dilakukan antara lain ceramah kesehatan reproduksi dan HIV dan AIDS, training kader perempuan, dan workshop bidan desa dan dokter Puskesmas.
“Tujuan workshop mengembangkan komitmen bersama untuk menyusun kebijakan pro perempuan di tingkat desa” katanya saat membuka workshop.
Wasingatu Zakiyah, salah seorang narasumber, mengatakan persoalan perempuan kompleks. Saat ini setiap 2 jam ada ibu yang meninggal karena melahirkan. Pekerja perempuan belum mendapat hak kerja layak. Perusahaan belum memberlakukan cuti haid. Angka buta huruf perempuan lebih tinggi. Pekerjaan domestik dilimpahkan pada perempuan. Sedikit perempuan masuk dalam aparatur pemerintahan. Hasil pemilu kemarin masih kurang keterwakilan perempuan dalam parlemen.
“Inilah yang harus kita pecahkan bersama,” katanya.
Banawa, wakil kepala desa Triharjo, Bantul, mengatakan di desa kami sudah ada program yang digerakkan kaum ibu, seperti kegiatan PKK dan Posyandu. Terakhir ada program Gerakan Sayang Ibu (GSI). Melalui GSI desa memiliki ambulan desa dan selalu siaga menolong warga sakit atau ibu hamil yang hendak melahirkan. “Dengan mengikuti workshop kami berharap dapat membuat program desa lebih berpihak pada perempuan,” katanya.