Komunitas yang tergabung dalam berbagai community-based organization (CBO) menuntut keterlibatan mereka dalam pelaksanaan konsultasi hukum draft Raperda Penanggulangan HIV dan AIDS Yogyakarta. Keterlibatan ini dianggap penting, sehingga PERDA, nantinya juga akan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan mereka, serta upaya berperan serta dalam proses penanggulangan HIV dan AIDS di Yogyakarta. selain juga, akan bisa memberi masukan untuk perbaikan draft itu sendiri dengan cara pandang komunitas yang pasti akan berbeda dengan cara pandang elite. Demikian, antara lain wacana yang berkembang dalam pertemuan yang dihadiri oleh 26 orang dari berbagai CBO dan ORNOP yang melakukan kerja-kerja bersama komunitas, pada tanggal 10 April 2008.
Menurut Ayu, Koordinator Program Pengorganisasian Komunitas PKBI DIY, untuk menyampaikan keinginan terlibat dalam forum konsultasi hukum ini, komunitas akan mengirimkan surat permohonan kepada Sekretariat Daerah Provinsi DIY. “Hari ini (11 April 2008) surat itu akan segera dikirimkan,” katanya.
Seberapa besar peluang komunitas bisa terlibat dalam forum ini, bukanlah soal yang mudah bisa diperkirakan. Meskipun kehendak terlibat dalam proses pembahasan juga sudah berkembang jauh sebelum draft RAPERDA masuk ke Biro Hukum Provinsi DIY, setahun yang lalu. “Seharusnya dipenuhi saja keinginan komunitas. Toh ini bukan soal yang nganeh-anehi. Wajar saja khan, komunitas ingin terlibat karena mereka merasa akan menjadi bagian yang dibahas dalam PERDA,” kata Mukhotib MD, Direktur Pelaksana Daerah PKBI DIY.
Apalagi, menurut komunitas memang banyak hal yang masih harus direvisi. Misalnya, klausul mengenai definisi CST, menurut mereka justru berpotensi memunculkan beberapa perspepsi mengenai HIV dan AIDS, dan sama sekali tidak mampu mereduksi stigma. Soal lain yang dikritisi, mengenai ketentuan penyidikan yang dianggap bisa kontraproduktif dengan klausul mengenai menjaga kerahasiaan status bagi ODHA.[]