Lebih dari satu dekade setelah Konferensi Internasional mengenai
Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo dan tujuh tahun mengejar
Millennium Development Goals (MDGs), banyak masyarakat, kelompok sosial
dan organisasi pembangunan swasta yang terlibat dalam pemajuan
kesehatan reproduksi. Mereka telah cukup memiliki pengalaman untuk
mencapai hasil dan menciptakan dampak bagi masyarakat, sehingga dapat
membantu pencapaian MDGs pada tahun 2015 nanti.
Manajemen Kesehatan Reproduksi (RHM) bagaimanapun memiliki
posisi penting dalam peningkatan potensi-potensi dan kemampuan
mendesain, menerapkan dan mendukung ide-ide khusus dan kreatif baik
pada level individu, kelompok, dan institusi yang bekerja di sektor
kesehatan reproduksi . Kemampuan manajemen ini setidaknya akan bisa
memajukan penguasaan cara baca terhadap aspirasi dan kebutuhan
mayarakat yang relevan sambil mengkontribusikan pada pencapaian MDGs.
Pemahaman ini melahirkan kebutuhan untuk mencoba berbagi pengalaman
untuk mengembangkan strategi pengelolaan sehingga relevan dengan
kebutuhan dan kepentingan rakyat. Untuk kebutuhan ini Pusat Kesehatan
Reproduksi dan Pengembangan Asia Pasifik (APRHDC) Philipina, sebagai
NGO Support Program (PHANSup) menginisiasi International Conference on
Reproductive Health Management (ICRHM) I pada tahun 2006 di Manila.
Tahun 2008 ini, Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah ICRHM II,
tanggal 6-8 Mei di Bali, dengan tema”Bekerja Bersama untuk Mendapatkan Hasil dan Dampak”.
Kegiatan
yang diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 500 peserta dari Indonesia,
Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Mesir, Sri Lanka, India,
Australia, dan lainnya, akan menjadi ajang berbagi keahlian terkini dan
pengalaman-pengalaman dalam melaksanakan program kesehatan reproduksi
untuk mencapai hasil dan dampak yang lebih baik. Lingga dari PKBI DIY,
turut ambil bagian dalam salah satu sessi dengan mempresentasikan
pengalaman PKBI DIY dalam pengelolaan Youth Center dan gagasan-gagasan
yang dikembangkan.
Secara khusus, konferensi akan memberikan penekanan pada
manajemen program Keluarga Berencana, selain menyoroti masalah-masalah
kritis program kesehatan reproduksi, seperti akses, mutu, kepemimpinan,
partisipasi masyarakat dan pemberdayaan kaum muda. Menurut Zahidul
Huque, PhD, Country Representative, United Nations Population Fund
(UNFPA) untuk Indonesia, penekanan pada Keluarga Berencana
karena saat ini memang menjadi suatu hal kritis dalam pembangunan
ekonomi dan penurunan kemiskinan. KB menunjukkan dampaknya dalam
penurunan kematian ibu, menurunkan epidemic HIV/AIDS, meningkatkan mutu
gender dan mempromosikan penguatan kaum muda. Akses yang lebih baik
untuk metode kontrasepsi yang aman dan terjangkau akan mempercepat
pencapaian MDGs. Karena itu tingkat pemerataan kontrasepsi (CPR) telah
menjadi suatu indikator MDGs.
”Family Planning atau Keluarga Berencana merupakan salah satu kunci
pokok dari tercapainya point-point lain dalam MDGs,” katanya pada
pembukaan ICRHM 2008.
galink
