Program Keluarga Berencana di Indonesia mengalami kemunduran yang terlihat dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2013. SDKI 2013 menyebutkan Angka Kematian Ibu (AKI) meningkat tajam dari 228 pada 2007 menjadi 359 pada 2012. Padahal Pemerintah Indonesia telah menyepakati Tujuan Pembangunan Milenium (MDG’s) yang salah satu targetnya adalah menurunkan angka AKI. Hal tersebut disampaikan GKR Hemas pada diskusi publik “Basis Kemandirian Perkumpulan dan Revolusi KB sebagai Gerakan Politik Kewargaan untuk Menagih Hak Perlindungan Seksual bagi Anak Remaja dan Perempuan” yang diadakan PKBI DIY sebagai acara pembuka Musyawarah Daerah PKBI DIY di Hotel Sahid Rich Yogyakarta, Sabtu (21/6). “Melalui institusi DPD RI, kami telah melakukan langkah-langkah penting dan strategis untuk gerakan perlindungan hak seksual, antara lain: dalam Garis-Garis Besar usul Perubahan Kelima UUD 1945, kami menegaskan bahwa hak reproduksi perempuan seyogyanya diatur secara khusus,” lanjut GKR Hemas. Dalam diskusi publik tersebut hadir pembicara lainnya yaitu My Esti Wijayati, Anggota DPR RI 2014-2019 dari Dapil DIY; Mukhotib MD, perwakilan relawan PKBI DIY serta Budi Wahyuni dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Sekitar 150 orang hadir yang mewakili berbagai unsur, diantaranya anggota dan pengurus PKBI DIY dari 5 PKBI Cabang di DIY, jejaring NGO, organisasi komunitas mitra PKBI DIY, instansi pemerintah, anggota parlemen, pegiat media dan jurnalistik, serta tokoh agama dan masyarakat. Selain diskusi publik, Musyawarah Daerah yang merupakan agenda rutin lima tahunan ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan kepada beberapa mitra PKBI DIY yang telah turut berperan dalam perjuangan isu kesehatan reproduksi dan seksual. Pihak-pihak yang mendapatkan penghargaan tersebut antara lain Bagian Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran UGM, RS Happy Land, Puskesmas Purwosari Gunungkidul, Bupati Kabupaten Kulon Progo, Desa Triharjo Sleman, Kepala SMK Bopkri 2 Yogyakarta, Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO), People Like Us (PLU), Perhimpunan Pekerja Seks Yogyakarta (P3SY) dan Youth Forum DIY. Hasto Wardoyo, Bupati Kulon Progo yang menerima penghargaan, mengatakan kesehatan reproduksi memang isu yang harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah Kulon Progo sudah memulai langkah untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada pelajar dengan melakukan sinergitas antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, pihak sekolah dan NGO. Harapannya langkah ini bisa menjadi percontohan bagi kabupaten lain. “Semua harus membangun kerja sama sebagai langkah strategis (bagi) isu kesehatan reproduksi dan PKBI tidak boleh berhenti berjuang,” kata My Esti Wijayati. (Fita)
