Musyawarah Daerah (MUSDA) PKBI DIY 15 tahun 2014 resmi ditutup pada hari Minggu (22/06) dengan acara pelantikan pengurus harian daerah yang baru untuk periode 2014-2018. Salah satu poin penting yang ditegaskan PKBI dalam Musda tahun ini adalah PKBI DIY mendesak perubahan konsep KB dengan revolusi KB. Revolusi KB adalah sebuah model gerakan yang menginginkan program Keluarga Berencana sebagai sistem yang menjadikan aras seksualitas yang setara dan beragam menjadi penting bagi kehidupan bangsa ini. “KB tidak semata ditempatkan dalan diskusi soal kependudukan semata yang akan melahirkan nalar kontrol, namun negara dituntut untuk dapat menghormati, menghargai dan memenuhi hak warga dengan pemberian layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual bagi semua penduduk yang membutuhkan tanpa mendiskriminasi,” jelas Budi Wahyuni, Ketua Pengurus Daerah PKBI DIY periode 2010-2014. Pangkal konsep dari revolusi KB berangkat dari isu seksualitas yang mencakup seluruh dimensi kehidupan baik dimensi prilaku, budaya, sosial, politik, ekonomi dan psikis. Kelahiran wacana Kespro di ICPD 1994 belum sepenuhnya mengakomodasi makna seksualitas dalam aspek keragaman. Seksualitas yang melekat dalam wacana kespro masih terbatas pada kespro dengan fungsi reproduktif dan memberikan kesan semata kepada pasangan heteroseksual dan belum mengakomodasi fungsi rekreasi dari seksualitas. Hal lain yang ditegaskan PKBI DIY dalam konferensi pers yang diselenggarakan di sela-sela acara Musda adalah PKBI DIY mendesak agar pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual segera diajarkan sedini mungkin di sekolah dan komunitas sebagai bentuk pemenuhan hak terhadap warga negara, serta mendesak agar pendidikan kespro, seksual, gender dan HAM masuk ke dalam kurikulum para penegak hukum. Berbagai permasalahan terkait isu kesehatan reproduksi dan seksual dalam kurun waktu empat tahun terakhir masih belum banyak mengalami perubahan, seperti kasus kekerasan seksual terhadap anak secara besar-besaran terungkap oleh media ditahun ini, meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI), menjamurnya KTD dan pernikahan dini serta epidemi HIV&AIDS yang masih membayangi kelompok Ibu Rumah Tangga. Hal ini menunjukkan masih belum seriusnya negara dalam memenuhi hak kespro seksual masyarakat maupun memenuhi hak komunitas termarjinalkan secara umum. “Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terungkap besar-besaran tahun ini membuat masyarakat semaki berkesadaran pentingnya melindungi anak-anak. Kesadaran yang meningkat seharusnya dapat kita imbangi dengan mengkampanyekan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual sejak dini, dan tentu saja menjadi momentum untuk menagih pemerintah terkait pemenuhan hak kespro dan seksual sejak dini,” jelas Urip Bahagia, Ketua Pengurus Daerah PKBI DIY periode 2014-2018. (Emil)
