Transparansi dalam hal informasi, politik, ekonomi dan sosial adalah salah satu elemen penting untuk meraih masyarakat yang adil. Di Indonesia, isu transparansi ini semakin menggaung dalam upaya besar-besaran memberantas kasus korupsi di institusi pemerintahan. Desakan dari lembaga-lembaga non-pemerintah agar pemerintah lebih terbuka ini juga akan memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan program kerja dan anggaran.
PKBI DIY sebagai organisasi yang berpegang teguh pada semangat kepeloporan, menyadari betul pentingnya transparansi publik ini juga dilakukan oleh lembaga non-pemerintah. Pada peringatan ulang tahunnya yang ke-56, PKBI DIY menggelar Publikasi dan Review Program Kerja dan Anggaran 2014 dengan mengundang jaringan yang selama ini melakukan kerjasama dalam konteks perjuangan hak kesehatan seksual dan reproduksi.
“Kalau selama ini kita terus mendorong pemerintah untuk transparan, kita juga harus memberikan contoh nyata bagaimana transparansi itu dilakukan,” kata Maesur Zaky, Direkda PKBI DIY, di sela acara yang dilaksanakan di Resto Den Nany, Senin (30/12). Sebagai pengulas, dihadirkan perwakilan dari institusi pemerintahan, organisasi komunitas dan organisasi non-pemerintahValentina Sri Wijiyati, aktivis IDEA organisasi non-pemerintah yang fokus pada kajian anggaran untuk publik, memberikan apresiasi yang besar untuk PKBI DIY yang sudah berani mempublikasikan rancangan program kerjanya, karena tidak banyak lembaga non-pemerintah yang melakukan ini.
“Salut untuk program-progam kerjanya yang banyak dan inovatif, hanya ada catatan yang perlu digarisbawahi jangan sampai rintisan-rintisan yang dilakukan oleh PKBI menggantikan peran negara,” kata Wiji. Wiji memberikan usulan agar rancangan-rancangan program bisa dilembagakan dalam program pemerintah sehingga keberlanjutannya bisa terjamin dan PKBI DIY bisa mengembangkan rintisan-rintisan baru.
Sementara itu, Syaiful Huda dari PLU Satu Hati, menyampaikan dari program kerja yang dipublikasikan bisa terlihat program-program yang direncanakan oleh PKBI DIY sudah cukup memenuhi kebutuhan komunitas. Namun dirinya mengingatkan agar PKBI DIY lebih memperjelas posisinya dengan komunitas agar tidak terjadi ketergantungan komunitas terhadap lembaga.
Publikasi program kerja dan anggaran menjadi hal yang penting dilakukan terutama bagi lembaga yang program kerjanya melibatkan berbagai pihak. Demikian disampaikan Arief Noer Hantanto, Anggota Komisi A DPRD DIY. Arief menambahkan PKBI harus diposisikan sebagai mitra berpikir yang mampu menumbuhkan sinergi dalam pembuatan kebijakan publik, baik oleh pemerintah maupun lembaga legislatif. Posisi yang harus selalu dikuatkan PKBI adalah mendidik masyarakat untuk menjadi bagian dari masyarakat sipil yang terbentuk secara baik sehingga kemudian masyarakat akan mampu langsung mempengaruhi berbagai penyusunan kebijakan publik
“Di sisi lain, kiprah PKBI ini akan membangun sensitivitas dari lembaga-lembaga pengambil kebijakan,” kata Arief. (Fita)
