Blog

Dr. Nico Warou: “Buku Ini Sangat Unik”

Sebuah
sistem selalu menghadirkan dua kelompok, yaitu kelompok kuat dan kelompok
tertindas atau marjinal. Seringkali kelompok kuat tak mempedulikan yang
tertindas. Namun, ada sebagian orang yang justru sangat peduli dan
memperjuangkan hak-hak kelompok marjinal ini. Orang-orang inilah yang sering
disebut dengan ‘relawan’.

Musyawarah Cabang PKBI Cabang Gunung Kidul

Musyawarah Cabang PKBI Gunungkidul, 12 April 2008, akhirnya berhasil memilih Suparno, SH, sebagai Ketua Pengurus Harian Cabang PKBI Cabang Gunungkidul. Tampak dalam gambar, Pengurus Harian Cabang (PHC) PKBI Gunungkidul, Ketua PHD PKBI DIY, dan peserta Musyawarah Cabang yang lain, ketika photo bersama sesaat setelah pelantikan PHC oleh Budi Wahyuni, Ketua PHD PKBI DIY.

Pembahasan RAPERDA HIV/AIDS Harus Melibatkan Komunitas

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan
HIV dan AIDS di Propinsi DIY hendaknya melibatkan komunitas sejak dari awal
perumusannya. Hal ini terungkap dalam pertemuan Analisis Draft Raperda
Penangggulangan HIV dan AIDS yang diikuti berbagai Organisasi Berbasis
Komunitas yang diadakan di PKBI DIY, Kamis (10/02). ”Pembahasan raperda ini sudah cukup lama diadakan
tetapi selama ini tidak pernah melibatkan komunitas. Padahal nantinya komunitas
yang akan terkena dampak langsung bila raperda ini disahkan menjadi perda,”
kata salah seorang peserta dari komunitas yang enggan disebutkan identitasnya.

Raperda Gepeng: Belum Jelas Statusnya

Posisi draft Raperda Gepeng dan Perlindungan Anak sampai saat ini belum jelas statusnya. Sehingga kemungkinan diajukan ke DPRD untuk disyahkan sebagai PERDA masih cukup jauh. Hal ini terungkap dalam audiensi Kaukus untuk Anak Jalanan dan Gepeng dengan Biro Hukum Provinsi DIY, hari ini (11 April 2008). Selain Biro Hukum, diundang juga pihak Dinas Sosial Provinsi DIY sebagai institusi yang bertanggungjawab atas pengajuan draft Raperda ini.

Komunitas Menuntut Representasi dalam Konsultasi Hukum

Komunitas yang tergabung dalam berbagai community-based organization (CBO) menuntut keterlibatan mereka dalam pelaksanaan konsultasi hukum draft Raperda Penanggulangan HIV dan AIDS Yogyakarta. Keterlibatan ini dianggap penting, sehingga PERDA, nantinya juga akan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan mereka, serta upaya berperan serta dalam proses penanggulangan HIV dan AIDS di Yogyakarta. selain juga, akan bisa memberi masukan untuk perbaikan draft itu sendiri dengan cara pandang komunitas yang pasti akan berbeda dengan cara pandang elite. Demikian, antara lain wacana yang berkembang dalam pertemuan yang dihadiri oleh 26 orang dari berbagai CBO dan ORNOP yang melakukan kerja-kerja bersama komunitas, pada tanggal 10 April 2008.

Lesbian: Dari Komunitas Tersebar ke Komunitas Besar

Keberadaan komunitas lesbian selama ini tidak banyak diketahui masyarakat. Padahal telah banyak terbentuk komunitas
lesbian meski tidak dalam bentuk organisasi formal. “Sebenarnya kami sedang
mencari benang merah, apa yang dapat menyatukan teman-teman lesbian dalam satu
wadah organisasi formal,” kata Elok, salah seorang panitia acara L-Gathering yang diadakan di Yogyakarta,
5 April lalu.

Mengubah Opini dengan Film

Media audio-visual
dapat menjadi alat yang efektif untuk memperjuangkan hak-hak komunitas sebagai
warga negara. Melalui media ini, komunitas berusaha menyuarakan kepentingan
mereka. Hal ini terlihat pada film dokumenter yang dibuat oleh komunitas waria,
gay, remaja jalanan, dan pekerja seks. Hanya saja, seberapa jauh, efektivitas film sebagai media kampanye memang masih tetap dipersoalkan orang. Pasalnya, setiap pemirsa secara bebas sesuai dengan maind-setnya, akan membaca pesan yang sama dengan respons yang berbeda. “Tetapi itulah uniknya media film,” kata Widjanarko ES.

Hak Kesehatan Reproduksi Diffable Terabaikan

Kesehatan reproduksi dan seksual menjadi hak bagi setiap orang,
termasuk diffable. Sayangnya, selama ini fasilitas kesehatan reproduksi
dan seksual yang dapat diakses—baik pada aras informasi maupun layanannya,
terutama oleh remaja diffable tidak mendapatkan perhatian yang serius.
Padahal kebutuhan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual diffable
secara internasional telah diangkat dalam ICPD 1994 di Cairo. Salah satu mandat
Negara-negara peserta adalah Pemerintah di semua level dihimbau untuk
memperhatikan kebutuhan orang-orang dengan ketidakmampuan (diffable)
dari segi etika dan hak asasi manusia dan harus memperhatikan
kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, termasuk
keluarga berencana, dan kesehatan seksual, HIV/AIDS, informasi, pendidikan, dan
komunikasi. Pada tahun 1997 pemerintah Indonesia, melalui Departemen Sosial
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang diffable. Meskipun
di satu sisi telah mengakomodasi banyak kebutuhan diffable seperti
hak-hak asasi manusia, namun belum mengatur masalah-masalah yang berkaitan
dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas.